Sejak 1989 hingga kini, telah banyak upaya dan dana yang dialokasikan untuk merevitalisasi Sungai Citarum. Tiap rezim pemerintahan memperkenalkan program berbeda dengan pencapaian masing-masing. Namun, Sungai Citarum masih belum bersih seperti di hulu Cisanti, sebagian karena masalah tata kelola sungai. Tata kelola Sungai Citarum kompleks, dipengaruhi oleh kondisi teknis dan non-teknis yang beragam, seperti geografi, geologi, topografi, demografi, sistem pemerintahan, dan ketersediaan sumber daya dan dana untuk revitalisasi.

Rekomendasi kami berdasarkan temuan di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi menunjukkan bagaimana kapasitas implementasi kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota terbatas oleh kondisi sosial-kelembagaan. Permasalahan ini meliputi: koordinasi otonomi daerah, konflik kepentingan publik dan pasar, pendekatan tata kelola sungai yang kurang komprehensif, dan keterbatasan anggaran.

Tiga perspektif tata kelola untuk meningkatkan implementasi kebijakan melibatkan pemikiran yang sistematis, partisipasi aktor non-negara, dan menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan, negara, dan masyarakat. Enam faktor pendukung yang diperlukan adalah kesadaran tentang masalah bersama, komitmen politik dan dukungan anggaran, penggunaan wewenang sesuai hukum, pemimpin berkomitmen, aktor/organisasi kunci sebagai penghubung lintas ruang, dan partisipasi komunitas yang kuat.